RSS

Prosedur Dalam Properti


KARAWANG, KOMPAS.com – Dana Alokasi Khusus (DAK) Perumahan akan diberikan kepada pemerintah daerah (Pemda) yang dapat membebaskan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu merupakan salah satu persyaratan yang ditetapkan oleh Kemenpera terkait DAK Perumahan selain adanya Peraturan Daerah Tata Ruang serta zonasi khusus perumahan.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa kepada sejumlah wartawan seusai meresmikan sebanyak 9.239 unit perumahan sejahtera tapak di Karawang, Jawa Barat, Rabu (28/9) siang. Pada kesempatan itu Menpera meresmikan 9.239 unit rumah yang dibangun oleh pengembang yang tergabung dalam Apersi se-Provinsi Jawa Barat.

“Sifatnya nanti berupa insentif dan disentif. Jika ada daerah yang tidak melaksanakan hal itu (pembebasan IMB-red) tentunya tidak akan mendapatkan DAK Perumahan,” ujar Menpera.

Suharso menuturkan, penyaluran DAK Perumahan nantinya akan terkait dalam APBN tahun 2011. Untuk itu, saat ini Kemenpera tengah menyiapkan petunjuk teknis dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat (Permenpera) yang mengatur soal DAK Perumahan tersebut.

-JAKARTA, KOMPAS.com – Kabar baik buat para pengusaha properti. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Hak Pakai Properti oleh Warga Negara Asing bakal memuat hak pakai WNA untuk 95 tahun. Sebelumnya WNA hanya memiliki hak pakai selama 25 tahun dan kemudian harus memperpanjang kembali.

-MASALAH PAJAK DALAM PROPERTI PERUMAHAN DAN APARTEMEN

Pajak atas Pengusaha Real Estate / Developer
1. PPh Final Penjualan Tanah dan atau Bangunan
Dasar Hukum : PP No. 71/2008 tentang perubahan ketiga atas PP No. 48/1994
Atas penghasilan karena terjadi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan harus disetor Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar :

– 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan untuk rumah sederhana dan rumah susun sederhana.
– 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan untuk selain rumah sederhana dan rumah susun sederhana.
Atas PPh Final diatas, maka harus dilunasi sendiri ke Bank atau kantor pos menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat sebelum akte pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangni dan dilaporkan selalui SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

2. PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
Dasar hukum : UU No. 18 tahun 2000
Atas penyerahan tanah dan atau bangunan terutang dan wajib dipungut PPN sebesar 10% dari harga jual.
Untuk rumah sederhana dan rumah susun sederhana mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.
Atas PPN di atas, wajib disetor ke bank atau kantor pos paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan dilaporkan melalui SPT Masa PPN (1107) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

3. PPh Pasal 21
Dasar hukum : UU PPh pasal 21, PMK-252/PMK.03/2008, PER-31/PJ/2009
Atas pembayaran gaji, upah, honorarium dan penghasilan lainnya kepada pengurus, pegawai, tenaga ahli dan penerima penghasilan lainnya agar dipotong PPh pasal 21.
Atas PPh Pasal 21 di atas, harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan melalui SPT Masa PPh pasal 21 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

4. PPh Final atas Jasa Konstruksi
Dasar hukum : PP No. 51/2008
Atas pembayaran kontrak kepada penyedia jasa konstruksi dipotong PPh yang bersifat final dengan tarif :
– 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang memiliki Kualifikasi Usaha Kecil
– 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang TIDAK memiliki Kualifikasi Usaha
– 3% untuk pelaksanaan konstruksi selain penyedia di atas yang kena 2% dan 4%
– 4% untuk perencanaan atau pengawasan konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha
– 6% untuk perencanaan atau pengawasan konstruksi yang memiliki TIDAK kualifikasi usaha

Atas PPh Final jasa konstruksi, harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

5. Atas obyek pajak lainnya seperti pembayaran sewa, deviden, bunga dll agar dipotong, disetor dan dilaporkan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

6. Atas kegiatan usaha baik perseorangan maupun badan, wajib melaporkan SPT Tahunan PPh.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: