RSS

Pajak-Pajak Dalam Transaksi Properti

25 Mar

Beberapa jenis pajak yang harus dibayar pada saat transaksi jual – beli properti, antara lain:

  1. Pajak Penghasilan (PPh).
  2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
  3. Bea Balik Nama (BBN).
  4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
  5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Keterangan lebih jelasnya seperti ini ya temen2. :

Written by Mukti Muttaqin
Dalam pembelian properti ada pajak yang dikenakan dari pemerintah. Apabila kita membeli melalui developer, biasanya pajak telah dimasukkan dalam harga jual. Tapi sebenarnya pajak apa saja yang dibebankan kepada kita? Besarnya pajak yang harus dibayarkan sangat tergantung jenis, nilai, dan lokasi properti. 

PPN ( Pajak Pertambahan Nilai )
Pajak ini hanya dikenakan satu kali saat membeli properti baru, baik dari developer maupun perorangan. Besarnya pajak 10 persen dari nilai transaksi. Properti yang dipungut PPN nilainya diatas 36 juta. Jika membeli properti dari developer, untuk pembayaran dan pelaporan biasanya dilakukan melalui developer. Tapi jika membeli dari peroarangan, pembayaran dilakukan sendiri setalah transaksi, selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dan dilaporkan ke kantor pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

BPHTB ( Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan )
Bea ini dikenakan terhadap semua transaksi properti, baik properti baru atau lama yang dibeli dari developer atau perorangan. Besarnya 5 persen dari nilai transaksi setelah dikurangi NPOPTKP (Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak). Yang perlu diperhatikan disini, NPOPTKP di setiap daerah berbeda-beda. Misalnya NPOPTKP di Jakarta Rp. 60 juta, tangerang Rp. 30 juta, dll

Contoh perhitungan : Nilai transaksi Rp 100 juta di Jakarta.
BPHTB yang harus dibayar : 5% x (Rp.100 juta – 60 juta) = Rp. 2 juta. Bila transaksi hanya Rp. 60 juta atau dibawahnya tidak dikenakan.

BBN ( Bea Balik Nama )
Bea Balik Nama ini dikenakan untuk proses balik nama sertifikat properti yang ditransaksikan dari penjual ke pembeli. Umumnya properti yang dibeli melalui developer, BBN diurus developer dan konsumen tinggal membayarnya. Tapi bila properti dibeli dari perorangan, balik nama diurus sendiri. Besarnya biaya BBN berbeda-beda di setiap daerah, namun rata-rata sekitar dua persen dari nilai transaksi.

PPnBM ( Pajak Penjualan Barang Mewah )
PPnBM hanya dikenakan untuk properti yang dibeli dari developer dan memenuhi kriteria sebagai barang mewah. Properti yang masuk kategori ini , luas bangunannya > 150 m2 atau harga jual bangunannya > Rp 4 juta/m2. Besarnya PPnBM adalah 20 persen dari harga jual, dibayarkan saat bertransaksi. PPnBM tidak berlaku untuk transaksi antar perorangan.

PPh ( Pajak Penghasilan )
Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan kepada penjual perorangan. Besarnya 5 persen dari total nilai transaksi, kecuali transaksi Rp. 60 juta atau dibawahnya penjual tidak dikenakan PPh. Khusus developer, pajak ini dibayarkan melalui PPh tahunan.

PBB ( Pajak Bumi dan Bangunan )
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dipungut setiap tahun dan dikenakan kepada semua wajib pajak (pemilik properti). Tagihannya dilayangkan pemerintah setiap bulan Maret, melalui aparat desa setempat, dalam bentuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Adapun pembayarannya harus dilakukan paling lambat enam bulan setelah SPPT diterbitkan ke loket-loket terdekat yang disediakan, atau ke kantor-kantor bank yang ditunjuk pemerintah. Setelah melakukan pembayaran, harap bukti pembayarannya disimpan. Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan wajib pajak belum membayar, maka akan didenda 2 persen per bulan hingga maksimal 24 bulan.

Cara perhitungan PBB:

  • PBB = 0,5% dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).
  • NJKP = 20% dari Nilai Jual Objek Kena Pajak (NJOPKP) untuk properti dengan NJOP dibawah Rp. 1 miliar dan 40 % untuk NJOP diatas 1 miliar
  • NJOPKP = NJOP – NJPOKTP. Perlu dicatat, besarnya NJOPTK ini berbeda-beda setiap daerah.

Contoh perhitungan :
Rumah di Bogor memiliki NJOP Rp. 500 juta, sementara Pmda Bogor telah mentepakan NJOPTKP di wilayahnya sebesar Rp. 8 juta.
NJOPKP rumah tersebut adalah Rp. 500 juta – Rp. 8 juta = Rp 492 juta.
Sedangkan NJKP-nya adalah 20 % x Rp. 492.000.000 = Rp. 98.400.000.
Maka PBB yang harus dibayar adalah 0,5% x Rp. 98.400.000 = Rp. 492.000

 
2 Comments

Posted by on March 25, 2011 in Pajak Dalam Transaksi Properti

 

2 responses to “Pajak-Pajak Dalam Transaksi Properti

  1. angke tiande putri (@mommy_saffa)

    December 1, 2011 at 6:00 am

    Sebelumnya terima kasih untuk informasii yang disampaikan mengenai pajak2 propertidi atas.
    Namun saya masih bingung..berikut studi kasus dari saya, mohon informasinya..

    Studi Kasus :
    Saya akan membeli rumah seharga Rp 300.000.000 (rumah second bukan KPR) maka besarnya pajak yang harus saya keluarkan berapa?

    Terima kasih

     
    • beterworld

      December 1, 2011 at 6:25 am

      Studi Kasus :
      Saya akan membeli rumah seharga Rp 300.000.000 (rumah second bukan KPR) maka besarnya pajak yang harus saya keluarkan berapa?
      Terima kasih

      trimakasih udah sempet mampir dan baca tulisan kami.
      membeli rumah second harus bayar pajak penjual, dan pajak pembeli.
      pembeli bisa menitipkan pajak nya di notaris. silahkan transaksi di notaris terpecaya.
      dan besaran pajak nya bisa di diskusikan dg penjual nya.
      apakah transaksi tanah nya ingin dg harga NJOP atau harga jual real.

      nah, untuk besaran pajak nya 2,5% – 3% dari harga rumah tersebut.
      salam.
      mas wempi roman
      081 3282 68 150

       

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: